Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Arwani Thomafi saat diwawancara usai Rapat Kerja Komisi I dengaan BSSN, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Arwani Thomafi menyoroti beberapa isu pada BSSN, di antaranya mengenai alokasi anggaran dan tantangan keamanan siber. Ia menilai penguatan kelembagaan dan peningkatan anggaran untuk BSSN menjadi hal yang diperlukan.

Sebab, menurutnya, meskipun ada peningkatan anggaran, BSSN sebagai lembaga strategis yang mengkoordinasikan masalah keamanan siber memerlukan penguatan kelembagaan lebih lanjut.

"Yang pertama, tentu terkait dengan posisi kelembagaan BSSN. Praktik selama ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan agar BSSN memiliki kekuatan dan posisi yang lebih tegas dalam mengoordinasikan keamanan siber," ujar Muhammad Arwani Thomafi kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Kerja Komisi I dengaan BSSN, di  Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024)

Dia melanjutkan meski nantinya BSSN mendapat dukungan dari segi anggaran, BSSN juga perlu memiliki prioritas nasional dalam program kerjanya guna mengantisipasi tantangan lainnya. Maka dari itu kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, industri, dan pihak internasional juga perlu diperhatikan.

"Postur anggaran yang sekarang ini, meskipun meningkat, masih belum sepenuhnya meng-cover problem-problem dan mengantisipasi kemungkinan, seperti teknologi yang terus berkembang dan eksplorasi artificial intelligence," kata Politisi Fraksi dari PPP ini.

"Era drone dan kasus-kasus seperti yang terjadi di Jepang, Israel-Palestina, serta Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa tantangan ke depan sangat luar biasa. Postur anggaran saat ini belum cukup untuk mengatasi ancaman siber tersebut," lanjutnya

Dia juga berpesan untuk pemerintahan yang baru untuk mempercepat RUU Keamanan Siber dan lebih memberikan perhatian terhadap BSSN. Hal itu guna mempersiapkan BSSN dalam menghadapi ancaman siber di masa depan.

"Kami berharap pemerintah yang baru nanti memiliki perhatian lebih terhadap BSSN dan mempercepat RUU keamanan siber," imbuhnya. (hal/rdn)